Mataram, Pejuangmuda.com – Industri bibit tanaman unggul diharapkan dapat mendukung program NTB Hijau selain industrialisasi pengolahan hasil hutan dan pengolahan sampah dalam program unggulan NTB Zero Waste.
Wakil Gubernur, DR Hj Sitti Rohmi Djalillah mengatakan, industri bibit saat ini sedang marak berkembang, khususnya jenis tanaman hias yang langka dan mahal. Selain itu, industri bibit dapat mendukung program NTB Hijau dalam menyediakan jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi tanah agar dapat tumbuh hijau dan subur. Penghijauan daerah kering dan pemanfaatan lahan harus dibuatkan panduan pengelolaan lahan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar selaras dengan program pembibitan.
“Sehingga nanti program penghijauan, bibitnya sesuai dengan kondisi tanah NTB dan bibit tanaman yang sesuai itu bisa diperoleh dan dikembangkan di NTB tidak membeli keluar lagi. Kita tidak asal tanam sehingga harapannya selain segi penghijauan kita juga memiliki nilai lingkungan dan ekonomis. Apalagi bisa mengembangkan jenis bibit tanaman yang langka dan mahal yang sekarang sedang menjadi industri yang diminati”, ujar Wagub Rohmi saat Rapat Koordinasi Program Unggulan NTB Zero Waste dan NTB hijau, bertempat di Ruang Anggrek Setda, Senin (05/09).
Wagub berharap selain pengembangan program bibit untuk NTB Hijau seperti Lamtoro, Trembesi dan jenis-jenis tumbuhan MPTS (tanaman produktif) serta tanaman yang diolah menjadi pakan ternak. Umi menilai perlu dikembangkannya jenis tanaman yang bernilai ekonomis mahal maupun jenis tanaman lain yang dapat tumbuh di hutan tanpa harus merusak hutan itu sendiri.
Begitupula dengan Zero Waste dengan strategi pengurangan dan penanganan sampah yang kini telah menjelma menjadi industri atau mendukung industri lain dalam manajemen pengelolaannya. Dikatakan Wagub, setelah bahan baku sampah dan sarana prasarana pengolahan maka pemanfaatannya harus dikaji lagi. Misalnya pemanfaatan BSF maggot, composter bag dengan kompos cair dan lainnya. Oleh karena itu, Wagub menekankan pola koordinasi yang luwes antar OPD seperti Dinas LHK, PMPD, Pertanian dan lainnya.
“Dalam hal pembibitan, saat ini target pembibitan yang bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemdes dan Dukcapil ini sebanyak 20 ribu bibit. Sebagai program berbasis desa, secara teknis harus dikawal agar 486 desa se NTB dapat menganggarkan pelaksanaannya juga pelibatan posyandu dan bank sampah melalui pendamping desa,” tutup Umi Rohmi.
Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, B.ScF., M.Si mengatakan “Realisasi NTB Hijau hingga September 2020 sebesar 18 persen dari target 7 Ha lahan. Kami juga telah melakukan MoU dengan Balai Jalan Nasional terkaiti etalase publik seperti jalan utama untuk penghijauan dengan jenis trembesi yang akan dikerjakan serentak pada Desember mengikuti musim penghujan. Sementara angka pengurangan sampah sebanyak 2,75 persen (71,62 ton perhari) dan penanganan 35,58 persen (952,96 ton perhari).
Untuk dukungan sarana pengolahan hasil hutan bukan kayu saat ini sebanyak 122 unit mesin untuk 12 jenis komoditas yang dikelola oleh 300 Bumdes. Sementara pengembangan wisata alam kawasan hutan terdapat 23 unit pengelola usaha oleh lima Bumdes, tiga Pokdarwis dan 11 koperasi dalam bentuk homestay, camping ground dan lain lain. Selain itu, tutupan lahan di NTB angkanya meningkat dari 2018 lalu sesuai data Kementerian LHK.
Beberapa strategi lingkungan itu seperti dipaparkan Dinas Lingkungan Hidup NTB dalam mewujudkan NTB Hijau adalah pelibatan masyarakat desa di pesisir hutan untuk mulai menanam tanaman produktif di areal perhutanan sosial. Progress strategi ini yang sudah berproduksi seperti Industri Kayu Lima Sejahtera di Lombok Tengah yang menghasilkan 40 kubik perhari dan telah mengekspor ke Maroko sebanyak 100 kubik pada bulan ini. Industri tanaman minyak atsiri di KLU, Lotim dan Sumbawa untuk kebutuhan pasar ekspor dan nasional, industri bambu dari bahan baku hutan rakyat di Lombok dan Sumbawa serta industri pakan ternak dan hijauan di Sumbawa dan Sekotong berupa lamtoro dan tanaman fast growing lainnya.
“Selain menunjang recovery dan penghijauan, industri ini juga memberi kontribusi pada pendapatan asli daerah dan masyarakat. Ini bisa jadi masa depan industri kehutanan karena sudah ada buyer dan offtaker untuk secure market dan kita sudah mendahului provinsi lain dari kontribusi KPH”, jelas Madani.
Selain pelibatan investasi swasta di sektor kehutanan, masyarakat melalui Bumdes dan anggaran desa telah memulai untuk penyediaan bahan baku pasar ini. Di kabupaten Sumbawa Barat sudah ada 17 Bumdes yang berpartisipasi dengan pemberian stimulus ekonomi industrialisasi hasil hutan.
Progress penghijauan sendiri pada 2020 menjangkau seluas 4.641 Ha lahan dari 152 ribu hektar pada 2023 yang harus terus dievaluasi melalui perlindungan kawasan hutan dari penjarahan, kebakaran hutan dan alih fungsi hutan oleh masyarakat.
Diakhir penyampaiannya Kang Dani panggilan akrab Kadis LHK ini menyampaikan terkait komitmen yang telah terjalin dalam penanganan sampah.
“Di Kota sebagai etalase capaian dan episentrum sampah, kita sudah berkomitmen dengan 50 kelurahan dan 18 pasar. Begitu juga dengan fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat umum seperti sungai, bantaran kali dan pinggiran jalan utama terus kita perbaiki kebersihannya”, pungkas Madani.
“MARI BERSAMA SAMA MENJAGA ALAM DAN LINGKUNGAN SERTA KEKAYAAN ALAM LAINNYA SEBAGAI WARISAN BAIK UNTUK ANAK CUCUK KITA”
“TETAP SEMANGAT, JAGA KESEHATAN DAN UTAMAKAN KESELAMATAN DALAM BEKERJA”
Salam Lestari
Salam Lingkungan Sehat
